Pengertian dan Fungsi Dasar Negara

A. Pengertian Dasar Negara
Pengertian Dasar Negara adalah dalam istilah, memiliki padanan kata philosophische grondslag (Belanda) dan Weltanschauuung (Jerman). Istilah philosophische grondslag yang berasal dari kata lag (norma), grounds (dasar) yang bersifat filsafati (philosophische). Sedangkan pada istilah Weltanschauuung adalah pandangan mendasar (anschauuung) tentang dunia (welt).

Jadi, kedua istilah tersebut mempunyai kesamaan makna, yaitu ajaran atau teori yang merupakan hasil pemikiran mendalam (pemikiran filsafati) mengenai dunia dan kehidupan di dunia, termasuk kehidupan bernegara di dalamnya, yang dijadikan pedoman dasar dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam suatu negera. Ajaran semacam itu dalam bahasa inggris disebut ideology, yang kita artikan dalam bahasa indonesia adalah ideologi.

Berbagai pengertian ideologi , ada yang berpendapat bahwa ideologi adalah serangkaian gagasan dasar dan sistematis tentang hakikat manusia, kehidupan ekonomi dan hakikat masyarakat yang dipercaya oleh para pendukungnya dan dijadikan pedoman dalam menentukan sistem pemerintahan negara serta tingkah laku politik yang dianggap tepat. Ada pula yang berpendapat bahwa ideologi adalah sistem pedoman hidup yang berisi kepercayaan-kepercayaan dan tujuan-tujuan yang menjiwai gaya dan tindakan politik para pendukungnya.

Adolf Heuken (1988:125) mendefinisikan ideologi sebagai konsensus (mayoritas) warga negara yang tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin diwujudkan dengan mengandakan negara mereka itu. Jadi, ideologi adalah konsensus tentang nilai-nilai dasar suatu masyarakat yang bernegara.

Beberapa definisi di atas menunjukan bahwa ideologi selalu berupa gagasan-gagasan yang memiliki sifat-sifat pokok sebagai berikut :

• Gagasan-gagasan di dalam ideologi bersifat sistematis, yang artinya gagasan itu tersusun secara padu, unsur-unsurnya tidak bertentangan satu sama lain.
• Gagasan-gagasan itu berfungsi atau dipergunakan oleh penganutnya atau yang mempercayainya sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara.
• Gagasan-gagasan yang ada di dalam sebuah ideologi masih berupa gagasan dasar atau umum, sehingga memerlukan penjabaran agar bisa dilaksanakan atau dioperasikan.

Contohnya yaitu :

1. Bangsa Amerika dan bangsa-bangsa Barat lainnya umumnya menganut ideologi liberalisme, yang dalam bidang ekonomi berupa kapitalisme.
2. Sampai tahun 1990-an kebanyakan bangsa yang hidup di Eropa Timur masih menganut ideologi sosialisme dan / atau komunisme / marxisme. Bangsa Cina di RRC dan bangsa Korea di Korea Utara sampai kini masih menganut ideologi komunisme.
3. Bangsa Indonesia menganut ideologi Pancasila.

Jadi, dasar negara sebenarnya sama dengan ideologi negara, sama dengan dasar filsafat kenegaran atau pandangan dasar kenegaraan.

B. Fungsi Negara
Pada umumnya dasar negara dipergunakan oleh bangsa pendukungnya, yaitu sebagai berikut :

1. Dasar berdiri dan tegaknya negara, yaitu pemikiran yang mendalam tentang dasar negara lazimnya muncul ketika suatu bangsa hendak mendirikan negara. Oleh karena itu, dasar negara berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu negara. Sesudah negara bediri, dasar negara diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengelola negara yang bersangkutan.


2. Dasar kegiatan penyelenggaraan negara, yaitu negara didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa yang bersangkutan, di bawah pimpinan para penyelenggara negara. Agar para penyelenggara benar-benar dapat mewujudkan tujuan nasional mereka harus mendasarkan semua kegiatan pemerintahan dasar negara.


3. Dasar partisipasi warga negara, yaitu semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban sama untuk mempertahankan negara dan berpartisipasi dalam upaya bersama mencapai tujuan bangsa. Dalam menggunakan hak dan menunaikan kewajibannya itu seluruh warga negara harus berpedoman kepada dasar negara.


4. Dasar pergaulan antarwarga negara, yaitu dasar negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antara warga negara dengan negara, melainkan juga dasar bagi perhubungan antarwarga negara.


5. Dasar dan sumber hukum nasional, seluruh aktivitas penyelenggaraan dan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara haruslah didasarkan pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada dasar negara.

Sebagai sebuah ajaran filsafat yang menggambarkan keadaan ideal yang hendak dicapai oleh suatu bangsa, dasar negara dapat :

• Mempersatukan bangsa, memelihara, dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa terutama bagi masyarakat majemuk yang sering terancam perpecahan.


• Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan. Dasar negara memberi gamabaran cita-cita (dimensi idealisme) bangsa, sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakan bangsa melaksanakan pembangunan.


• Memberi tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitias bangsa. Dasar negara memberi gambaran identitas bangsa Indonesia, sekaligus memberi dorongan untuk nation and character building sesuai dasar negara yang bersangkutan.


• Menyoroti kenyataan yang ada dan kritis terhadap upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam dasar negara.

Pengertian dan Tipe-Tipe Budaya Politik

Pengertian Budaya Politik
Budaya Politik adalah sautu komponen dalam sistem politik, dan komponen tersebut adalah sistem poltik lainnya yaitu struktur politik.

Budaya Poltik dapat dipandang sebagai landasan sistem politik, yang memberi jiwa atau warna pada sistem politik, atau yang memberi arah pada peran-peran politik yang dilakukan oleh struktur politik.

Beberapa ragam pendapat dari pengertian mengenai Budaya Politik yaitu diantarannya adalah sebagai berikut :

1. Menurut G. A. Almond dan S. Verba pada tahun 1991:21 bahwa Budaya Politik adalah sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara didalam sistem itu.
2. Menurut Marbun pada tahun 2005:84 bahwa Budaya Politik adalah pandangan politik yang mempengaruhi sikap, orientasi, dan pilihan politik seseorang. Budaya politik lebih mengutamakan dimensi psikologis dari suaut sistem politik, yaitu sikap, sistem kepercayaan, simbol yang dimiliki individu dan yang dilaksanakannya dalam masyarakat.
3. Menurut Larry Diamond pada tahun 2003:207 bahwa Budaya politik adalah keyakinan, sikap, ide-ide, nilai, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu.
4. Menurut Mochtar Masoed dan Colin MacAndrew pada tahun 1986:41 bahwa Budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suaut negara terhadap kehidupan pemerintahannegara dan politiknya.
5. Menurut Almond dan Powell pada tahun 1966:23 bahwa Budaya Politik adalah suatu konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pola kecendrungan-kecendrungan khusus serta pola-pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Beberapa Penjelasaan yang lebih lengkap penjelasannya, silahkan anda klik link ini : Pengertian Budaya Politik

Tipe-tipe Budaya Politik
Berdasarkan nilai, sikap, informasi, dan kecakapan politik yang dimiliki, orientasi warga negara terhadap kehidupan politik dan pemerintahan negaranya (budaya politiknya) dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) tipe, yaitu diuraikan sebagai berikut :

1. Budaya Politik Parokial (Parochial Political Culture)
Budaya politik ini terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit. Pada umumnya budaya politik ini terdapat dalam masyarakat yang tradisional dan sederhana. Dalam masyarakat seperti ini, spesialisasi sangat kecil dan belum banyak berkembang. Demikian pula, karena terbatasnya differensiasi sosial para pelaku sering melakukan perannya serempak dengan perannya dalam bidang ekonomi, keagamaan, dan lain-lain.

Selain itu, tidak ada peran politik yang bersifat khas dan bediri sendiri. Pada kebudayaan parokial, anggota masyarakat cendrung tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik yang luas, kecuali dalam batas tertentu ditempat mereka tinggal. Dan itu juga sangat terbatas dalam bentuk kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kekuasa politik dalam masyarakat.

2. Budaya Poltik Subjek (Subject Political Culture)
Menurut Mochar Masoed dan Colin MacAndrews, budaya politik subjek menunjukan pada orang-orang yang secara pasif patuh pada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang (UU), tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan.

Dan menurut Rusadi Kantaprawira (1985:37), dalam budaya politik ini anggota masyarakat telah mempunyai minat, perhatian, mungkin juga kesadaran, terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama terhadap aspek output alias keputusan-keputusan politik yang diambil, akan tetapi, frekuensi perhatiannya terhadap sistem politik sangat rendah terutama pada aspek input, sementara kesadarannya sebagai aktor politik boleh dikatakan belum tumbuh.

3. Budaya Politik Partisipan (Participant Political Culture)
Yaitu menurut Almond dan Verba bahwa budaya politik partisipan adalah suatu bentuk budaya di mana anggota masyarakat cendrung diorientasikan secara aksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif. Budaya politik ini ditandai oleh adanya kesadaran bahwa dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Ini menunjukan pada orang-orang yang tidak dalam kegiatan politik, paling tidak dalam kegiatan pemberian suara (voting) dan memperoleh informasi yang cukup banyak tentang kehidupan politik.

Sementara itu, Machtar Masoed dan Colid MacAndrews pada tahun 1986:42 menyebutkan adanya tiga model kebudayaan politik berdasarkan proporsi ketiga tipe budaya politik sebagaimana disebutkan Almond dan Sidney Verba.

Dibawah ini adalah 3 (tiga) model mengenai budaya poltik, yaitu adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat demokratis industrial, yaitu dalam sistem ini jumlah partisipan mencapai 40-60% dari penduduk dewasa. Mereka sendiri atas para aktifitas politik dan para peminat politik yang kritis mendiskusikan masalah-masalah masyarakat dan pemerintahan. Selain itu, mereka adalah kelompok-kelompok pendesak yang mengusulkan kebijakan-kebijakan baru unutk melindungi kepentingan khusus mereka. Sementara itu, jumlah yang berbudaya politik subjek kurang lebih dari 60%, sedangkan parokial kira-kira antara 10%.
2. Masyarakat dengan sistem Politik otoriter, yaitu didalam sistem ini sebagian besar rakyat hanya menjadi subjek yang pasif. Mereka mengakui pemerintah dan tunduk pada hukumnya, akan tetapi tidak melibatkan diri dalam urusan pemerintahan. Sebagian keicl rakyat dan lainnya berbudaya politik partisipan dan parokial. Kelompok partisipan berasal dari mahasiswa dan kaum intelektual, pengusaha, dan tuan tanah. Mereka menentang dan bahkan memprotes sistem politik yang ada. Sedangkan kaum parokial yang sedikit sekali kontaknya terhadap sistem politik terdiri dari para petani dan buruh tani yang hidup dan bekerja di perkebunan-perkebunan.
3. Sistem demokratis pra-industrial, yaitu sebagian besar warga negaranya menganut budaya politik parokial. Mereka hidup di pedesaan dan buta huruf. Pengetahuan dan keterlibatannya mereka dalam kehidupan politik sangat kecil. Sementara, kelompok partisipan sangat sedikit jumlahnya, biasanya berasal dari professional terpelajar, usahawan, dan tuan tanah. Demikian pula proporsi jumlah pendukung budaya politik sibjek juga relatif kecil.

Sumber : Buku SMA

Penerbit : Erlangga

Pengertian Budaya Politik

Pengertian Budaya Politik adalah suatu komponen dalam sistem politik. Komponen sistem politik lainnya adalah struktur politik.

Budaya politik dapat dipandang sebagai landasan sistem politik, yang memberi jiwa atau warna pada sistem politik, atau yang memberi arah pada peran-peran politik yang dilakukan oleh struktur politik.

Dalam Budaya Politik, ada beberapa pengertian beragam tentang budaya politik, yaitu beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Budaya politik adalah suatu sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu (G. A. Almond dan S. Verba (1991:21)).
2. Budaya Politik adalah keyakinan, sikap nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu (Larry Diamond, 2003:207).
3. Budaya politik adalah pandangan politik yang mempengaruhi sikap, orientasi, dan pilihan politik seseorang. Budaya politik lebih mengutamakan dimensi psikologi dari suatu sistem politik, yaitu sikap, sistem kepercayaan, simbol yang dimiliki individu dan yang dilaksanakan dalam masyarakat (Marbun, 2005:84).
4. Budaya Politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya (Mochtar Masoed dan Colin MacAndrews, 1966:41).
5. Budaya Politik adalah suatu konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilai dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pola kecendrungan-kecendrungan khusu serta pola-pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok-kelompok dalam masyarakat (Almond dan Powell, 1966:23).

Dari beberapa definisi diatas, tampak bahwa budaya politik menunjukan pada orientasi dari tingkahlaku individu atau masyarakat terhadap sistem politik. Menurut Almond dan Verba, masyarakat mengindentifikasikan dirinya terhadap simbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkakn orientasi yang dimilikinya. Dengan orientasi itu anggota masyarakat memiliki dan mempertanyakan tempat dan peranan mereka dalam sistem politik.

Ada dua tingkat orientasi politik, yaitu ditingkat masyarakat dan ditingkat individual. Orientasi masyarakat secara keseluruhan tidak dapat lepas dari orientasi individual.

Menurut Almond dan Powell, orientasi individual terhadap sistem politik dapat dilihat dari tiga komponen, yaitiu orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluasi.

Orientasi Kognitif, Orientasi Efektif, dan Orientasi Evaluatif

• Orientasi kognitif meliputi berbagi pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik. Aspek pengetahuan berkaitan dengan seperti misalnya, tingkat pengetahuan seseorang mengenai jalannya sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijakan yang mereka ambil atau simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya secara keseluruhan seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas negara, mata uang, dan lain-lainnya.
• Orientasi Efektif menunjukan pada aspek perasan atau ikatan emosional seorang individu terhadap sistem politik. Jadi, menyangkut feeling terhadap sistem politik. Seorang individu mungkin mempunyai perasaan khusus terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu secara keseluruhan. Dalam kaitan ini, agaknya sikap-sikap yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam keluarga atau lingkungan hidup seseorang umumnya berpengaruh terhadap pembentukan perasaan warga negara yang bersangkutan.
• Osientasi Evaluatif berkaitan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik. Selain itu, juga menunjuk pada komitmen terhadap nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan politik (dengan menggunakan informasi dan perasaan) tentang kinerja sistem politik (Larry Diamond, 2003:207). Disini, norma-norma yang dianut dan disepakati bersama menjadi dasar sikap dan penilaiannya terhadap sistem politik.

Dalam kenyataan, ketiga aspek itu merupakan satu kesatuan. Untuk dapat menilai seorang pemimpin, misalnya, seorang warga negara harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang si pemimpin. Tetapi, pengetahuan itu sudah dipengaruhi atau dibentuk oeh perasaannya sendiri. Sebaliknya pengetahuan orang tersebut suatu simbol politik, umpamanya, dapat pula membentuk perasaannya terhadap simbol politik itu,. Bahkan dapat dikatakan pula, pengetahuan tentang suatu simbol sering mempengaruhi perasaan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan.

Selain orinetasi indivudual, aspek lain dari budaya politik adalah pandangan atau sikap sesama warga negara. Sikap ini berkaitan dengan "rasa percaya" dan "permusuhan" yang biasanya terhadap di atara warga negara baik antarindividu, kelompok, maupun atarfolongan. Sikap saling percaya menumbuhkan kerja sama. Sedangkan konflik terjadi ketika di atara berbagai pihak dalam masyarakat ada hubungan saling bermusuhan.

Contoh Makalah PKN AKTUALISASI PENGAMALAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM ERA GLOBALISASI

Kali ini saya share Artikel Berjudul Contoh Makalah PKN nih sobat. Bagi agan-agan yang memerlukannya buat tugas sebagai contoh untuk disimak dan disajikan dengan kata-kata anda, silahkan saja download gan. Ini adalah makalah bekas tugas PKN di Universitas Gunadarma Semester Dua.

Nah anda mungkin diminta membuat makalah tuh oleh guru PKN, mungkin antara judulnya ada yang sama, anda tinggal rangkum saja dan anda ketik ulang dengan menggunakan kata-kata anda sendiri, agar anda tidak dikira copas. Membuat makalah memang susah-susah gampang sih, saran saya anda harus rajin-rajin memabaca dan menulis atau mengarang di blog agar anda bisa menyimak bacaan dari sumber lain dan menulis ulang dengan kata-kata anda sendiri, tentunya itu akan membuat karya tulis anda adalah buatan karya anda sendiri.

Ya sudah, langsung sedot saja file wordnya gan, tapi anda memerlukan pasword untuk membuka file zipnya dengan membuka dulu file zip yang telah anda download, lalu lihat pesan di kanan untuk mengetahui paswordnya => extrak dan selesai.

Download Makalah